INFO PENTING
Home / Berita / RAPAT KOORDINASI: Membangun Kemitraan Yang Solid Dengan Daerah

RAPAT KOORDINASI: Membangun Kemitraan Yang Solid Dengan Daerah

Sebagai UPT Pusat yang berkedudukan di daerah, LPMP D.I. Yogyakarta menyadari sepenuhnya akan pentingnya membangun dan membina kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan upaya penjaminan mutu pendidikan, mengacu pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sekolah.

Seluruh rangkaian program Sekolah Model dilaksanakan dengan mempererat kemitraan dengan daerah, melalui koordinasi – koordinasi untuk menyamakan langkah dan persepsi:

Rapat Koordinasi Ke-1 : Sosialisasi dan Koordinasi Program Sekolah Model dan Sekolah Imbas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Rapat koordinasi yang pertama dilakukan oleh LPMP dengan mengundang 22 orang peserta dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY yang diwakili oleh Balai Pendidikan Menengah kabupaten/kota. Agenda utama rakor adalah sosialisiasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan khususnya pengembangan sekolah model dan pola pengimbasannya. Rakor yang dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 18 April 2017 ini bertujuan mensosialisasikan dan mensinkronisasikan Program Pengembangan Sekolah Model dan Sekolah Imbas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah, menentukan calon sasaran sekolah model sekaligus menentukan calon petugas pendamping/fasilitator sekolah model implementasi SPMI.

Rakor diawali dengan pemaparan materi Kebijakan SPMP, Peran Pemerintah Daerah dalam PMP, dan sebagai intinya adalah Desain dan Strategi Implementasi Program Sekolah Model, yang disampaikan oleh Drs. Yoko Rimy, M.Si., Dra. Titi Sulistiyani, M.Pd dan Susi Anto, S.T., M.Pd. Setelah pemaparan materi, rakor dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi/kerja kelompok, dengan pembahasan seputar:

  1. Pembentukan Tim PMP-PD

Struktur Tim PMP-PD disepakati minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Adapun komposisinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi di masing-masing wilayah kabupaten/kota dan propinsi dengan tetap mengacu pada ketentuan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016.

  1. Kriteria calon sekolah model implementasi SPMI

Semua dinas menyepakati untuk penentuan calon sekolah model tetap mengacu pada kriteria dalam buku panduan dari pusat, kecuali untuk kriteria jumlah rombongan belajar (SD dan SMP sejumlah 12 rombongan belajar) akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena sebagian besar sekolah yang ada, jumlah rombongan belajarnya kurang dari 12, khususnya jenjang SD.

  1. Kriteria calon fasilitator/pendamping sekolah model implementasi SPMI

Calon fasililator/pendamping sekolah model disepakati adalah pengawas pembina sekolah masing-masing.

Hasil diskusi kegiatan rakor pertama ini berupa usulan calon sekolah model dan fasilitator/pendamping sekolah model implementasi SPMI untuk setiap jenjang dan wilayah kabupaten/kota, dengan rincian jenjang SD 14 sekolah, jenjang SMP 10 sekolah, jenjang SMA 8 sekolah dan jenjang SMK 8 sekolah per kabupaten/kota. Sekolah-sekolah yang telah diusulkan selanjutnya akan diundang dalam kegiatan Verifikasi Sekolah ModeSelain itu, diusulkan juga calon anggota Tim PMPD dengan jumlah personil dan kriteria sebagaimana disepakati di atas, dan memiliki tugas dan wewenang antara lain melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI, memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI di sekolah serta menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan.

Secara umum rakor menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

  1. Program Sekolah Model Implementasi SPMI dapat dipahami oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan prov Meskipun demikian terdapat beberapa kriteria sekolah model dan fasilitator pendamping yang perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
  2. Sasaran sekolah model untuk setiap wilayah kabupaten sejumlah 16 sekolah, yang meliputi jenjang SD (8 sekolah), SMP (4 sekolah), SMA (2 sekolah) dan SMK (2 sekolah). Sasaran sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil Verifikasi Sekolah Model.
  3. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah (Tim PMP-PD) tingkat kabupaten/kota terdiri dari pejabat struktural di dinas pendidikan kabupaten/kota, unsur pengawas dan dewan pendidikan. Sedangkan Tim PMP-PD tingkat provinsi terdiri dari pejabat struktural di dinas pendidikan provinsi, balai pendidikan menengah, unsur pengawas dan dewan pendidikan.

Berikut dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Program Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D,Kepala Dinas Dikpora DIY, Drs. K. Baskara Aji,.menyimak materi yang disampaikan narasumber dalam kegiatan koordinasi penjaminan mutu

Dirjen Dikdasmen, Kepala dan Para pejabat LPMP DIY mengunjungi salah satu sekolah dasar calon sekolah model pelaksanaan SPMI

Para Peserta Koordinasi dan Sosialisasi serius mempertikan pemaparan narasumber

Para Peserta Koordinasi dan Sosialisasi serius mempertikan pemaparan narasumber

Berikut dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi pertama Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Drs Taufan Agus Hanafi, M.Pd membuka rapat koordinasi yang dilanjutkan laporan penanggung jawab kegiatan, Dra. Titi Sulistiyani, M.Pd Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi

Pemaparan materi standar nasional Pendidikan oleh widyaiswara LPMP DIY, Drs. Yoko Rimy, M.Si.

Penjelasan strategi pelaksanaan program sekolah model oleh Dra. Titi Sulistiyani, M.Pd.

Peserta dari Balai Dikmen Kota Yogyakarta bertanya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber.

Berikut dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi pertama Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pemaparan materi Strategi Implementasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas oleh Susianto, ST, M.Pd.

Tim dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berdiskusi dalam menentukan calon sekolah model.

Tim dari Dinas Pendidikan kabupaten Sleman membawa beberapa berkas untuk menentukan calon sekolah model.

Tim dari Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul melakukan kroscek data sekolah-sekolah yang akan dilibatkan dalam program sekolah model.

Rapat Koordinasi ke-2 : Harmonisasi Program, Penetapan Sekolah Model, Sekolah Imbas dan Fasilitator Daerah.

Rapat koordinasi Program Pengembangan Sekolah Model Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kedua merupakan wadah koordinasi lanjutan antara LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang diwakili oleh anggota tim PMP-PD. Rapat koordinasi kedua bertujuan memaparkan hasil verifikasi calon sekolah model tahun 2017, menetapkan Sekolah Model tahun 2017, menetapkan petugas pendamping/fasilitator sekolah model tahun 2016 dan sekolah model tahun 2017, menentukan Sekolah Imbas tahun 2017, dan harmonisasi dan sinkronisasi Program Implementasi SPMI khususnya kegiatan bimtek Fasilitator Daerah dan Workshop Sekolah Model.

Rakor kedua berlangsung pada tanggal 21 Juni 2017 bertempat di LPMP D.I. Yogyakarta, dengan agenda pertama berupa penjelasan tentang rancangan sistem penjaminan mutu pendidikan dan bagaimana mekanisme sistem tersebut dijalankan. Materi ini juga menjelaskan tentang perkembangan teraktual tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik yang berkaitan dengan program pengembangan sekolah model maupun permasalahan yang lainnya oleh Kepala LPMP DIY, pemaparan hasil verifikasi sekolah model oleh Susi Anto, S.T., M.Pd., dan  penjelasan teknis kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah dan Workshop Sekolah Model.  Agenda kedua diisi dengan konfirmasi, sharing dan kerja kelompok, yang menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu:

  1. Verifikasi sekaligus penetapan fasilitator daerah, sekolah model, dan sekolah imbas.
  • Berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi ke-1, sekolah model sasaran tahun 2017 yang terpilih sejumlah 80 sekolah model dari 200 calon sekolah yang mengikuti verifikasi.
  • Prioritas utama penentuan Sekolah model sasaran tahun 2017 dengan melihat hasil verifikasi calon sekolah model, setelahnya disinkronkan dengan mempertimbangkan data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota terhadap calon sekolah model.
  • Fasilitator daerah yang akan mendampingi dan memberikan pembinaan pada sekolah model ditetapkan adalah pengawas pembina sekolah model yang terpilih. Jika terdapat sekolah model dengan pengawas pembina yang sama, maka dicarikan pengawas lain yang sejenjang.
  • Sekolah Imbas merupakan sekolah yang masih dalam satu binaan pengawas dengan sekolah model yang terpilih dan ditentukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan balai pendidikan menengah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
  1. Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator daerah dan Workshop Sekolah Model
  • Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Daerah (Fasda) bagi sekolah model akan dilaksanakan di LPMP DIY pada tanggal 10 – 14 Juli 2017 untuk Fasda sekolah model sasaran tahun 2017 Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, sedangkan pada tanggal 17 – 21 Juli 2017 Bimtek dilakukan untuk Fasda Kota Yogyakarta dan Fasda Sekolah Model sasaran tahun 2016.
  • Workshop Sekolah Model akan dilaksanakan selama 5 hari dengan jadwal kegiatan tanggal 24 Juli s.d 4 Agustus 2017 dan bertempat di masing-masing Dinas Pendidikan dan atau Balai Dikmen Kabupaten/kota sesuai dengan jadwal yang disepakati.
  • Pemateri kegiatan workshop sekolah model sasaran tahun 2017 adalah fasilitator daerah yang mengikuti kegiatan Bimtek Fasilitator Daerah.
  • Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah dan Workshop Sekolah Model disamping diberikan materi pokok tentang penjaminan mutu akan ditambahkan muatan materi Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian yang mengacu pada kurikulum nasional (kurikulum 2013).

Berikut dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi ke-2 Pengembangan Sekolah Model.

Acara Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Seksi PMS LPMP DIY, Dra. Titi Sulistiyani,M.Pd.

Diskusi Penetapan Sekolah Model dari hasil Verifikasi antara tim penetapan dari kabupaten gunungkidul dengan verifikator Susianto, M.Pd dan Kepala Seksi PMS, Dra Titi Sulistiyani, M.Pd .

Salah satu wakil tim penetapan dari kabupaten Kulon Progo memberikan konfirmasi kepada verifikator terhadap hasil yang disampaikan.

Tim penetapan dari Kota Yogyakarta berdiskusi dengan verifikator, Dr. Arwan Rifa’I, M. Pd. tentang hasil verifikasi yan telah dilakukan.

Rapat Koordinasi kedua menghasilkan output penentuan sekolah model sasaran tahun 2017, penentuan sekolah-sekolah imbas dan Fasilitator Daerah untuk setiap jenjang dan wilayah kabupaten/kota. Daftar tentang hal tersebut dapat diunduh dengan cara klik tautan ini.

Rapat Koordinasi 3 : Penyaluran Bantuan Sekolah Model.

Rapat Koordinasi yang terakhir dilaksanakan setelah kegiatan Workshop Sekolah Model dan sebelum kegiatan Pendampingan Sekolah Model. Seperti diketahui, sebagai tindaklanjut workshop setiap sekolah model merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan SPMI mulai dari kegiatan sosialisasi SPMI, pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan, pemetaan mutu sekolah, bedah RKAS, perbaikan proses pembelajaran dan perintisan program unggulan. Untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut, LPMP DIY memberikan bantuan dana dengan besaran bervariasi sesuai dengan jenjang sekolah model. Dana ini diberikan sebagai stimulan bagi sekolah model untuk mendukung implementasi SPMI di sekolah model dan pengimbasan SPMI kepada sekolah imbas.

Rapat koordinasi penyaluran bantuan sekolah model dilaksanakan untuk memastikan dan mengkoordinasikan implementasi SPMI di sekolah model, dengan urutan kegiatan yang pertama, pemaparan desain kegiatan sekolah model dan sekolah imbas SPMI, kedua  penjelasan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana stimulan bantuan implementasi pengembangan sekolah model sesuai dengan panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang disusun oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, ketiga pemaparan tahapan pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang disusun oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, keempat penelitian proposal penggunaan bantuan sekolah model, dan terakhir adalah penandatanganan naskah perjanjian penggunaan bantuan. Adapun besaran dana bantuan pemerintah bagi sekolah model adalah:

Rapat koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2017 di LPMP D.I. Yogyakarta dihadiri oleh 100 orang kepala sekolah model sasaran tahun 2016 dan 2017. Begitu menerima bantuan implementasi ini, sekolah model diharapkan mulai mempersiapkan diri untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Kebersamaan Kepala LPMP DIY, Kepala Seksi PMS dan Kepala Seksi FPMP dan Kepala Sekolah sekolah model implementasi SPMI setelah menyepakati surat perjanjian kerjasama program sekolah model.

Kepala Sekolah SMP 2 Mlati Kabupaten Sleman disaksikan Kepala LPMP DIY, menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pelaksanaan progrqm sekolah Model Implementasi SPMI.

Jika Anda menyukai artikel di website ini, silahkan input Email Anda pada Form yang disediakan, lalu Klik Untuk Berlangganan. Dengan begitu, Anda akan berlangganan setiap update artikel terbaru dari lpmpjogja.org gratis via FeedBurner ke Email Anda.Dan jangan Lupa Klik Link Konfirmasi di email Anda.

Silahkan ketik email Anda:

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates